RESPUBLIKA - INDONESIA

KOTA BANDUNG || RESPUBLIKA INDONESIA Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2026, Jurnalis Media Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas jurnalistik.  Peringatan Hari Pers tahun ini mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, yang menekankan pentingnya peran pers dalam menopang demokrasi dan pembangunan nasional Pers yang sehat dinilai menjadi fondasi utama bagi terciptanya ruang publik yang objektif, berimbang, dan bebas dari kepentingan sempit. Melalui pemberitaan yang akurat dan bertanggung jawab, pers turut berkontribusi dalam mengawal kebijakan publik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ketua Umum Jurnalis Media Indonesia, Ngadi Utomo. S.Sos.,S.H.,M.H. juga menyoroti peran strategis pers dalam memperkuat ekonomi nasional. Informasi yang kredibel dan edukatif diyakini mampu mendorong iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat kedaulatan ekono...

JAWA BARAT || RESPUBLIKA INDONESIA   Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan dinilai berperan sebagai motivator bagi petani padi di Jawa Barat untuk mengembangkan komoditas jagung. Peran tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan produksi jagung di wilayah Jawa Barat sepanjang tahun 2025. “Polda Jabar berhasil menjalankan perannya menjadi penggerak dalam ekosistem pertanian jagung dan menunjukkan keberhasilan nyata serta signifikan dalam peningkatan produksi,” ujar Irjen Pol Rudi Setiawan dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026) Keberhasilan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 1 Desember 2025. Berdasarkan data itu, produksi Jagung Tongkol Kering Panen (JTKP) di Provinsi Jawa Barat pada Desember 2025 meningkat tajam sebesar 44,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, produksi jagung di Jawa Barat tercatat sebesar 1.008.750,46 ton. Angka tersebut melonjak menjadi 1.459.402,94 ton pada tahun 2025, atau mengalami penambahan prod...

JAWA BARAT || RESPUBLIKA INDONESIA   Kesuksesan panen raya jagung yang menjadi bagian dari capaian swasembada pangan nasional 2025 mendapat perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama jajaran Kapolres menerima apresiasi langsung atas peran aktif Polri dalam mendukung penanaman dan panen jagung. Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polri untuk terus mendukung sektor pertanian. “Penghargaan ini kami dedikasikan untuk para petani. Polri hanya mengawal dan memastikan mereka bisa bekerja dengan aman,” kata Irjen Rudi, Rabu (7/1/2025) Ia menjelaskan bahwa keberhasilan panen raya jagung tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi. “Dengan produksi jagung yang meningkat dan tanpa impor pakan, petani mendapatkan harga yang lebih baik dan ekonomi desa bergerak,” ujarnya. Rudi menegaskan, Polda Jawa Bar...

LAMPUNG || RESPUBLIKA INDONESIA Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menjadi tuan rumah pelepasan calon transmigran. Hari itu, 16/12/2025, dari Ballroom, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, sebanyak 45 kepala keluarga (159 jiwa) dilepas ke lokasi transmigrasi di Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah; dan Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Calon transmigrasi yang diberangkatkan ke Pulau Sulawesi itu tidak hanya dari Lampung namun juga dari Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Rincian calon transmigran yang diberangkatkan dari Lampung sebanyak 10 kepala keluarga (33 jiwa), Banten 15 kepala keluarga (27 jiwa), Jakarta 5 kepala keluarga (25 jiwa), dan Jawa Barat 15 kepala keluarga (43) jiwa. Pemberangkatan calon transmigran hari itu tidak hanya dipusatkan di Bandar Lampung. Secara teleconference juga dilepas calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1...

JAKARTA || (( RESPUBLIKA INDONESIA ) ) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang digelar pada Selasa 9 Desember 2025 di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Jampidsus membacakan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia pada peringatan Hakordia di Kejaksaan. Dalam amanat yang dibacakan, Jaksa Agung menekankan bahwa Hakordia merupakan momentum penting untuk refleksi mendalam atas komitmen membangun Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Kejaksaan Agung mengusung tema tahun ini "Berantas Korupsi Untuk Kemakmuran Rakyat". "Tema ini mengandung makna filosofi bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar tindakan penegakan hukum, tetapi upaya memastikan tercapainya tujuan konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum," mengutip amanat Jaksa Agung. Korupsi dipandang sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan p...

JAKARTA || RESPUBLIKA INDONESIA Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh menghelat Rapat Akbar Konsolidasi Nasional pada Kamis, 27 November 2025, di D’Maritime Café and Resto, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi gerakan buruh dalam merespons dinamika ketenagakerjaan yang dinilai semakin kompleks. Dalam surat undangan resmi bernomor 017/URN/JKT/XI/2025, Forum menyampaikan bahwa situasi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kondisi tersebut berimbas pada sektor ketenagakerjaan, terlihat dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), bertambahnya pengangguran, hingga ketidakpastian implementasi sejumlah regulasi yang mengatur hak-hak pekerja. Forum menegaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut gerakan pekerja untuk memperkuat konsolidasi internal agar dapat berperan aktif dalam memberi masukan kebijakan serta menjaga kepentingan buruh. Konsolidasi Nasio...

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA 20 November 2025 - Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., yang dikenal sapaan MDP menyambut baik sentuhan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri yang bertujuan membuat Kepolisian Republik Indonesia semakin baik melayani dan mengayomi masyarakat, Komisi ini diketuai Prof Jimly Ketua Mahkamah Konstitusi pertama sejak berdi MK, dan beranggotakan pakar yang mumpuni, Prom Jimly membuka akses masukan bagi masyarakan dapat mengirim via WA Komisi Reformasi Polri dan MDP sebagai Pakar Pidana yang juga Praktisi Hukum hari ini remso menyampaikan 5 pesan yang pada pokoknya  “Yth Selamat Pagi Ketua dan Jajaran Komisi Reformasi Polri, perkenankanllah saya Musa Darwin Pane, Ahli & Dosen FH Unikom Bandung yang juga Advokat Peradi memberikan masukan sebagai berikut: 1. Perlunya sdm Penyidik/Penyidik Pembantu di Polri telah lulus Pendidikan S1 Ilmu Hukum; 2. ⁠Perlunya kebebasan bagi Advokat dalam mendampingi klien di Kepolisian d...

DARI REDAKSI | RESPUBLIKA INDONESIA Oleh Rd. Yadi Suryadi ( Pemerhati Politik Nusantara ) Sampah seakan akan problem yang setiap waktu menjadi permasalahan untuk warga  khususnya di kota bandung .sehingga menjadi sebuah agenda khusus bagi pemerintah untuk meyelesaikan problematika tersebut seolah olah menjadi sebuah sarang kekotoran di tingkat birokrasi tertentu. Keadaan ini menjadi sebuah fenomena berkepanjangan tanpa penyelesaian tak berujung , coba kita pandang dari berbagai sudut dan posisi persoalan, mungkin kurang sadarnya masyarakat dalam membuang sampah atau minimnya tenaga kerja kebersihan atau sarana pembuangan yang kurang memadai padahal pemerintah sudah mengeluarkan biaya sebagian untuk mesin mesin pemusnah sampah atau minimnya anggaran di dinas terkait, atau minimnya sosialisasi tentang pentingnya kebersihan di tingkat kelurahan, kecamatan masing masing.  Sampah adalah musuh kita bersama untuk ikut andil dalam kebersihan . Sampah adalah menjadi tanggung jawab kita...

DARI REDAKSI | RESPUBLIKA INDONESIA OLEH : Rd Yadi Suryadi "PENGAMAT POLITIK NUSANTARA" Perihal tentang perjalanan politisi yang membawa atas nama rakyat khususnya Jawa Barat yang akhir - akhir ini sedikit menyimpang tentang adanya kekuatan medsos, sehingga di khawatirkan atau dikesampingkannya tentang konstituen yang ada di legislatif. Kami merasa khawatir tentang hal - hal terkikisnya konstituen tersebut, maka harus adanya pembanding dalam maraknya medsos yang isinya menjual atas nama rakyat sehingga bisa dapat berimbang pemutar balikan antara fakta yang kongkrit sangat akan berbeda sekali tentunya. Paradigma doktrinisasi di medsos sangat lah dahsyat, apalagi seolah - oleh menjadi cerminan untuk masyarakat, tujuannya agar bisa mengikuti ambisi seseorang yang selama ini kami tidak tau arah tujuan kedepannya. ( Redaksi )

KETUA YGANN JABAR JAKARTA | RESPUBLIKA INDONESIA Komitmen Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas peredaran gelap narkoba kembali dibuktikan pada Kamis (6/11). Setelah sebelumnya menggerebek Kampung Bahari, BNN bersama Polri kembali melancarkan operasi gabungan di kawasan padat penduduk Kampung Ambon, Jakarta Barat, yang dikenal sebagai salah satu wilayah rawan transaksi narkotika. Operasi ini digelar untuk menekan peredaran gelap narkoba yang memanfaatkan permukiman warga sebagai lokasi persembunyian dan transaksi. Sebanyak kurang lebih 500 personel dikerahkan untuk menyisir gang-gang sempit serta sejumlah titik yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan narkotika. Tim Gabungan kemudian melakukan penggeledahan pada sebuah lapak di pinggiran sungai serta tiga area kos-kosan di wilayah Kampung Ambon. Dari hasil penggeledahan inilah petugas berhasil mengamankan delapan tersangka berinisial AP, L, D, A, IK, MS, AS, dan RS. Selain itu, turut disita barang bukti berupa 558,05 gram s...

PALANGKARAYA | RESPUBLIKA INDONESIA Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi era digital dan banyaknya media online UU Pers no 40 tahun 1999 harus direvisi pada Pasal 18 ayat (1) Ketentuan Pidana yang berbunyi : "Setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (2) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah).  Pasalnya terkait kemerdekaan pers pada Pasal 4 ayat 2 dan 3 tersebut sanksi pidana itu tidak sesuai dan relevan lagi dengan perkembangan zaman  sejak UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2014 dan UU HAM di berlakukan ,jelas bang Haruman pada media ini Kamis tanggal 30 Oktober 2025 di Palangkaraya.  Adv. Haruman Supono, SE, SH, MH, AAIJ sebagai Praktisi hukum Lawyears senior Pimpinan Filma hukum Lawfirm Scorpions dan ketua DPD Peradi Bersatu Kalteng sekaligus Penas...

JAKARTA | RESPUBLIKA INDONESIA Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) yang akan digelar pada 27–28 Oktober 2025 di Hotel Golden Boutique, Jakarta, berbagai persiapan telah mencapai tahap akhir. Panitia memastikan seluruh rangkaian acara siap digelar dengan penuh khidmat, semangat, dan makna kebangsaan. Munas kali ini menjadi momentum penting bagi dunia pers dan penulis di Indonesia. Sejumlah tokoh nasional telah mengonfirmasi kehadirannya, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dijadwalkan akan membuka secara resmi Munas IPJI ke-V. Sementara pada hari kedua, Seminar Sumpah Pemuda akan dibuka oleh Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Laksamana (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, S.H. Kehadiran para tokoh bangsa ini menegaskan pentingnya peran jurnalis dan penulis dalam memperkuat nilai kebangsaan di era digital. Tak hanya itu, Mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI, Bambang S...

JAKARTA | RESPUBLIKA INDONESIA 26 September 2025 — Menyikapi insiden keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata, investigasi menyeluruh, dan penegakan disiplin tanpa kompromi. CMMI menyoroti pernyataan emosional Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang menangis saat menyampaikan permintaan maaf. Namun CMMI menilai ekspresi emosional tidak boleh berhenti di air mata. “Sebagai pejabat negara setingkat wakil kepala badan, apalagi menjalankan program strategis Presiden Prabowo, sudah seharusnya yang ditunjukkan adalah langkah konkret, cepat, dan transparan. Rakyat tidak butuh drama, rakyat menuntut solusi,” tegas Anhar CMMI menekankan empat poin sikap : 1. Investigasi Segera dan Transparan Mendesak BGN melakukan investigasi komprehensif terhadap penyebab keracunan dan menyamp...

JAKARTA  |  RESPUBLIKA INDONESIA 05 Agustus 2025 ~ Pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia memicu polemik simbolik yang lebih dalam dari sekadar tren budaya pop. Bukan hanya karena simbol fiksi mendominasi ruang publik, tetapi karena ia menggeser posisi emosional Merah Putih di hati rakyat. Saat pemerintah menyikapi dengan nada permisif, menyebut fenomena ini sebagai bentuk kreativitas yang sah selama tidak menggantikan atribut resmi negara, kritik tajam justru datang dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPP LSM MAUNG) salah satu organisasi masyarakat sipil paling aktif dalam isu nasionalisme. Sorotan Tajam : Simbol Negara dalam Krisis Representasi Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum DPP LSM MAUNG Hadysa Prana menegaskan bahwa ini bukan soal anime, tetapi soal representasi dan kehilangan makna kebangsaan. Simbol negara, menurutnya, adalah roh kolektif yang...

JAKARTA  |  RESPUBLIKA INDONESIA 21 Juli 2025 — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM MAUNG, Hadysa Prana menyatakan sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum Bea Cukai Dumai dalam praktik pembiaran kapal bermuatan minuman keras (miras) ilegal asal Malaysia. Ia menyebut bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar kode etik aparatur sipil negara, tetapi berpotensi sebagai pelanggaran hukum pidana dan kejahatan transnasional yang mengancam kedaulatan negara. > “Jika benar ada unsur kesengajaan membiarkan miras ilegal masuk tanpa proses hukum yang sah, maka ini bukan hanya kelalaian administratif — ini adalah kejahatan. Dan setiap bentuk kejahatan, apalagi yang dilakukan oleh aparatur negara, harus ditindak secara hukum, bukan diselesaikan secara internal semata,” tegas Hady dalam pernyataan resminya. Argumentasi Hukum: Pelanggaran Terstruktur dan Sistematis Menurut Ketum, peristiwa ini harus dilihat dari dua dimensi hukum: 1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepa...

PEKANBARU  |  RESPUBLIKA INDONESIA  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan Sambang Petang di Pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat (YTWU), Pekanbaru, Riau. Jenderal Sigit juga menyerahkan santunan kepada anak yatim di sana. Turut mendampingi Jenderal Sigit, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, As SDM Kapolri Irjen Anwar, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, dan Kapolda Riau Irjen Hery Heryawan. Ada juga Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dewan Pembina YTWU ustaz Abdul Somad. Selain bertemu Abdul Somad, Jenderal Sigit juga bertemu dengan akademisi Rocky Gerung dalam kegiatan tersebut. Kapolri mengaku bersyukur bisa terus menjalin silaturahmi dengan banyak orang dari lintas latar belakang. "Yang jelas jujur kami merasa sangat gembira bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara semua. Tentunya ini menjadi hal yang membahagiakan buat kami karena kami akhirnya memiliki ...

( JAKARTA ) - RESPUBLIKA INDONESIA  *MEMBEDAH PEMIKIRAN KANG DEDI MULYADI* Kang Dedi Mulyadi menurut saya salah satu tokoh Sunda di antara banyak tokoh Sunda lainnya. Kang Dedi Mulyadi telah mengambil tanggung jawab sebagai ksatria dengan jalur politik. Jalur politik merupakan panggung yang tersedia saat ini menurut sistem yang disodorkan negara untuk merubah keadaan sosial lewat kebijakan dan otoritas yang diberikan rakyat. Artinya, Kang Dedi Mulyadi akan mengurus dan menjaga orang banyak. Sebagaimana ksatria, dia tidak berhak memiliki apa-apa kecuali pengabdian melalui kekuasaan yang dipinjamkan rakyat kepadanya. Di luar dari tindakan dan pilihan menjadi ksatria dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Tentu salah satu variabel penting untuk memandu kita memahami seseorang ialah berdasarkan dasar-dasar intelektualitas yang dimiliki. Terutama kemampuan teknokrasi dalam mendorong gagasan besar dalam kepemimpinan. Dari mana kita mengetahui latar belakang pemikiran seseorang? Jawa...

( JAKARTA ) - RESPUBLIKA INDONESIA  Pemimpin Redaksi (Pemred) Berita Istana, Warsito, mengeluarkan pernyataan resmi terkait pemberitaan miring yang menuduh Kapolsek Semarang Utara, Kompol Supriyanto, S.H., M.H., membekingi bandar judi togel. Warsito menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar dan tidak didasari oleh konfirmasi yang jelas. Warsito menghimbau kepada rekan  jurnalis yang telah memberitakan terkait Kapolsek Semarang Utara, untuk selalu memenuhi unsur kode etik jurnalistik, termasuk prinsip 5W1H (Who, What, Where, When, Why, How), agar berita yang disampaikan tetap berimbang, akurat, dan terpercaya. "Kami pesan kepada rekan jurnalis agar liputan memenuhi unsur kode etik jurnalistik 5W1H agar berita berimbang, akurat, dan terpercaya," ujar Warsito. Lebih lanjut, Warsito menjelaskan bahwa hasil penelusuran tim Berita Istana menunjukkan tidak adanya keterlibatan Kapolsek Semarang Utara dalam aktivitas judi togel. "Berita mengenai judi togel di wilayah hukum Pol...

( JAKARTA ) - RESPUBLIKA INDONESIA  Indonesian Journalist Watch (IJW) surati Dewan Pers agar berhentikan sementara organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari keanggotaan Dewan Pers. IJW mendesak agar organisasi pers peternak koruptor itu dikeluarkan dari keanggotaan sebagai konstituen Dewan Pers hingga masalah PWI Gate yang telah merusak nama organisasi PWI dan Jurnalis seluruh Indonesia dituntaskan. Hal itu disampaikan Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal, S.H., kepada media ini, Kamis, 20 Juni 2024. Surat IJW Nomor :0015/IJW/Dewan Pers-PWI/V/2024, tertanggal 15 Juni 2024 tersebut ditandatangani Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal, S.H., ditujukan kepada Ketua Dewan Pers, dan ditembuskan ke Presiden RI, Jokowi; Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin; Menkominfo, Budi Arie; Mendagri, Tito Karnavian, serta Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, surat yang sama juga dikirimkan ke Ketua Komisi I DPR RI, Muetya Hafid; Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo; Dewan Peasehat PWI Pusat, I...

( JAKARTA ) - RESPUBLIKA INDONESIA  16 Juni 2024 – Direktur Utama PT Berita Istana Negara, Warsito, menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut Kabupaten Sragen sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah adalah tidak etis dan tidak akurat. Warsito menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatannya, kondisi kehidupan masyarakat di Sragen, khususnya di Desa Gilirejo Baru, Kecamatan Miri, sudah cukup baik dan tidak ada yang kekurangan makanan. “Rasanya tidak etis kalau Kabupaten Sragen dikatakan sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Faktanya, di desa kami, Desa Gilirejo Baru yang merupakan desa terpencil dan termuda, masyarakat hidup sudah cukup layak. Apalagi desa-desa yang lebih tua di Sragen,” ujar Warsito dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu (16/6/2024). Warsito mengungkapkan bahwa pemberitaan yang menyudutkan Sragen tersebut terkesan hanya ingin menjatuhkan pemerintahan Sragen yang dipimpin oleh Kusdinar Untung Yuni Sukowati, atau yang akrab disapa Mbak Yuni. Menur...