RESPUBLIKA - INDONESIA

ENTIKONG, KALBAR | RESPUBLIKA INDONESIA 30 September 2025 — Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda, Masyarakat Penjaga Alam Indonesia (MPAI) DPD Kalimantan Barat menggelar kegiatan bertema “Satu Anak, Satu Pohon” di wilayah perbatasan Entikong. Kegiatan ini menjadi simbol gerakan hijau dari ujung negeri, menumbuhkan semangat cinta lingkungan di kalangan generasi muda Kalimantan Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPP MPAI, Ngadi Utomo, S.Sos., S.H., M.H, bersama Ketua DPD MPAI Kalbar, Dafi, Ketua DPD Jurnalis Media Indonesia (JMI) Kalbar, Johandi, serta Sekretaris Jenderal DPP JMI, Asep Mulyana, yang datang langsung dari Bandung untuk memberikan dukungan dan semangat sinergi antara organisasi penggiat lingkungan dan insan pers. Turut hadir pula Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Kalimantan Barat, Daud Cino Jordan, yang memberikan kata sambutan positif dan inspiratif. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi tinggi atas semangat generasi muda dalam ...

Kayong Utara, Kalbar | RESPUBLIKA INDONESIA 4 Oktober 2025 - Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG) hari ini melancarkan kritik keras terhadap lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 di Dinas Pendidikan (Disdik) Kayong Utara Kalimantan Barat Kasus yang sebelumnya ditangani oleh Polda Kalbar dan dilimpahkan ke Inspektorat Kayong Utara, kini terkesan jalan di tempat, menimbulkan kekecewaan di masyarakat dan memicu pertanyaan tentang komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi.Sabtu (04/10/25). Ketua Umum  LSM MAUNG, Hadysa Prana, dalam pernyataan persnya menegaskan, "Kami sangat prihatin dengan mandeknya kasus ini. Masyarakat berhak tahu ke mana aliran dana DAK 2022 itu mengalir dan mengapa proses hukumnya seolah dihentikan. DPRD Kayong Utara punya tanggung jawab moral dan hukum untuk mengawal kasus ini sampai tuntas." Tegasnya Lebih lanjut, Hady menambahkan, "Kami mendesak DPRD untu...

PONTIANAK, KALBAR  |  RESPUBLIKA INDONESIA 27 Juli 2025 ~ Lima skandal besar yang mencoreng wajah penegakan hukum di Kalimantan Barat masih belum menunjukkan titik terang. Mulai dari proyek strategis nasional hingga kasus pelanggaran wewenang pejabat daerah, seluruhnya menyisakan satu tanda tanya besar di tengah publik: apakah hukum benar-benar masih berdiri di sisi rakyat? Lima skandal besar yang terjadi di Kalimantan Barat—meliputi proyek strategis, dana hibah, praktik bisnis ilegal, dan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik—telah menunjukkan bahwa penegakan hukum kita masih berjarak dengan harapan masyarakat. Ketidakjelasan status tersangka, Terkesan lambannya penyidikan, dan minimnya komunikasi publik memperlihatkan gejala dimana keberanian institusi dalam menuntaskan kasus-kasus besar yang menyentuh kekuasaan ? DPD LSM MAUNG Kalimantan Barat dalam pernyataan resmi menyatakan bahwa publik bukan tidak percaya pada lembaga hukum, melainkan menyoroti pada proses hukum yang...

SAMBAS, KALBAR  |  RESPUBLIKA INDONESIA  Rabu (16/07/25) - Air Sungai Sambas Besar, urat nadi kehidupan ribuan warga, kini mengalir kuning keruh, beraroma ancaman bagi kesehatan dan masa depan ekologi Kalimantan Barat. Ketua DPD LSM MAUNG Kalbar, Andri Mayudi, melontarkan kritik tajam dan bernada investigasi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, DPRD Kalbar, dan aparat penegak hukum. Ia menegaskan, krisis ini adalah bukti nyata kejahatan lingkungan yang terstruktur, dan negara wajib hadir dengan tindakan hukum tegas, bukan hanya retorika. > “Air Sungai Sambas Besar tak berubah keruh karena hujan. Sungai ini diracuni PETI di hulu, dan limbah sawit di hilir. Ini kejahatan lingkungan. Bukan masalah Sambas semata, tetapi persoalan hak asasi manusia. Pemprov, DPRD, dan aparat penegak hukum harus bertindak. Ini perintah undang-undang, bukan opsi politik,” tegas Andri. PETI dan Limbah Sawit: Dua Luka Besar Sungai Sambas Besar Berdasarkan investigasi LSM MAUNG Kalbar: Aktivitas P...

PONTIANAK  |  RESPUBLIKA INDONESIA 17 Juli 2025 - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aoaratur Untuk Negara dan Golongan (DPP LSM MAUNG) angkat suara terkait terungkapnya aktivitas tambang galian C ilegal di wilayah perbatasan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, yang diduga mencatut nama Bupati Bengkayang dan menggunakan dokumen kepemilikan tanah palsu. Ketua Umum DPP LSM MAUNG, Hadysa Prana menegaskan pihaknya mendesak instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah hukum tegas dan tuntas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. > “Ini bukan sekadar masalah tambang ilegal. Kasus ini berpotensi merusak lingkungan, menimbulkan kerugian negara, dan mencemarkan nama baik pejabat daerah. Apalagi ada indikasi mafia tanah melalui dokumen SKT palsu. Kami mendesak Polda Kalbar, Kejaksaan, Gakkum KLHK, serta Dinas ESDM Kalbar segera turun tangan melakukan penyelidikan komprehensif,” tegas ...

PONTIANAK, KLBAR  |  RESPUBLIKA INDONESIA  LSM MAUNG Kalbar melontarkan kritik keras terhadap kebijakan fiskal nasional yang dinilai masih terjebak pada hitungan jumlah penduduk semata. Organisasi ini menilai pendekatan fiskal yang abai pada realitas geografis, keterisolasian wilayah, serta potensi ancaman geopolitik, berbahaya bagi rasa keadilan dan bahkan martabat bangsa. > “Negara ini tidak dibangun hanya untuk pulau yang padat penduduk. Negara ini dibangun untuk setiap jengkal tanahnya. Jika kebijakan hanya menghitung kepala, sementara rakyat di pedalaman terpinggirkan, maka negara gagal memenuhi amanat konstitusi dan prinsip kemanusiaan,” tegas Andri Mayudi, Ketua DPD LSM MAUNG Kalbar, dalam keterangannya, Senin (14/7). Ketimpangan Terang Benderang Data menunjukkan, Kalimantan Barat memiliki luas wilayah sekitar 1,11 kali Pulau Jawa. Namun, gabungan APBD provinsi plus 14 kabupaten/kota hanya sekitar Rp 30 triliun. Sebagai perbandingan, sejumlah provinsi di Pulau J...

PONTIANAK, KALBAR  |  RESPUBLIKA INDONESIA 14 Juli 2025 - Polemik status Pulau Pengikik yang kini diklaim masuk wilayah Kepulauan Riau (Kepri) kembali menuai sorotan tajam. Tak tanggung tanggung, kali ini masalah tersebut mendapat sorotan langsung dari DPP LSM MAUNG. Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum DPP LSM MAUNG menyampaikan apresiasi tinggi sekaligus sikap kritis terhadap lambannya langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dalam memperjuangkan pulau strategis tersebut. > “Kami, DPP LSM MAUNG memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sultan Syarif Melvin AlKadrie, S.H., Anggota DPD RI, atas keberanian beliau bersuara lantang menolak penggunaan dokumen kolonial sebagai dasar penetapan batas wilayah Pulau Pengikik. Pernyataan beliau berbobot, konstitusional, dan berpihak pada kepentingan rakyat Kalimantan Barat,” ujar Hadysa Prana, Ketua Umum DPP LSM MAUNG, Namun demikian, DPP LSM MAUNG menilai masih ada tanda tanya besar terhadap sikap Pemprov ...