WONOSOBO // RESPUBLIKA INDONESIA Sejumlah warga Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, mempertanyakan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan dengan nilai sekitar Rp257 juta. Sorotan warga muncul setelah pelaksanaan sejumlah kegiatan yang disebut sebagai program ketahanan pangan BUMDes, khususnya budidaya ayam petelur dan ikan, dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Warga meminta adanya transparansi dan keterbukaan terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan desa tersebut. Pada 1 Agustus 2026, Tim KJN melakukan penelusuran dengan mendatangi sejumlah warga Desa Dempel untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program BUMDes, keberadaan kegiatan ketahanan pangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sejumlah warga menyampaikan bahwa dana BUMDes yang bersumber dari anggaran desa merupakan bagian dari keuangan publik. Karena itu, masyarakat menilai penggunaan dana tersebut semestin...
SEMARANG // respublika-indonesia 31 Agustus 2026 — Polemik perizinan sumur air tanah yang disebut masih menunggu keputusan melalui SK 7 Menteri mendapat sorotan tajam dari Angger Suhodo, Pimpinan Umum media viralindonesianews.com, detikindonesiasatu.com, dan indonesianewstoday.com. Angger menilai persoalan perizinan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi pelayanan, dan kejelasan prosedur, bukan sekadar jawaban bahwa proses masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. “Jangan sampai masyarakat menjadi korban ketidakjelasan birokrasi. Kalau memang masih menunggu SK 7 Menteri, jelaskan secara terbuka apa yang sedang ditunggu, bagaimana status permohonan masyarakat, dan kapan ada kepastian,” tegas Angger. Menurut Angger, pemerintah memang harus menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ketika terdapat perubahan kebijakan atau aturan yang masih menunggu keputusan pemerintah pusat, masyarakat tetap berhak me...