RESPUBLIKA - INDONESIA

BANDUNG // RESPUBLIKA INDONESIA Keberadaan bangunan liar (bangli) di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen Pandu, Kota Bandung, menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial. Bangunan tersebut berada di tengah kawasan pemakaman dan diketahui telah berdiri sejak sekitar 2012. Bangunan berukuran kurang lebih 8 meter dengan lebar 1,5 meter itu berada di belakang deretan batu nisan. Bangli tersebut diketahui pernah digunakan oleh seorang pria bernama Dadang. Ia selama ini dikenal memberikan jasa perawatan makam kepada sejumlah ahli waris. Saat dilakukan peninjauan pada Senin (14/9/2026), Dadang tidak berada di lokasi. Pintu bangunan juga dalam kondisi terkunci. Dari video yang beredar di media sosial, bagian dalam bangunan terlihat dilengkapi sejumlah perlengkapan, mulai dari sangkar burung, tas, lemari plastik, lantai keramik hingga ruangan yang digunakan untuk beristirahat. Kepala UPT TPU Kristen Pandu, Syaiful Iman, mengatakan keberadaan bangunan liar di kawasan TPU seben...

BANJARNEGARA // respublika-indonesia Persoalan dugaan penyalahgunaan dalam tata kelola Pemerintahan Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi bersama Paguyuban Masyarakat Tanjung Tirta (PMCT). Audiensi tersebut digelar sebagai ruang penyampaian aspirasi sekaligus klarifikasi atas sejumlah persoalan yang sebelumnya disampaikan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Dalam forum audiensi, Pemerintah Desa Tanjung Tirta menyampaikan bahwa persoalan yang dipersoalkan masyarakat telah mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan atau penyelidikan disebut masih berlangsung. Pemerintah Desa Tanjung Tirta menegaskan akan menghormati seluruh proses yang sedang berjalan serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah desa juga menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut setelah terdapat kejelasan atau hasil resmi dari proses pemeriksaan tersebut. Sek...

WONOSOBO // RESPUBLIKA INDONESIA Viral terkait kondisi jalan rusak di wilayah Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, mendapat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo. Kepala Dinas PUPR Nurudin Ardiyanto.ST, MT. Wonosobo menyampaikan bahwa pihaknya memahami keluhan dan keresahan masyarakat terkait kondisi ruas jalan Wadaslintang–Lancar, yang selama ini menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas warga, mulai dari mobilitas sehari-hari, kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Menurut DPUPR, ruas jalan Wadaslintang–Lancar telah dilakukan perencanaan dan diusulkan untuk mendapatkan peningkatan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian, realisasi peningkatan jalan tersebut masih bergantung pada persetujuan serta alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, DPUPR menyatakan anggaran yang tersedia saat ini diarahkan untuk pemelihar...

WONOSOBO, JAWA TENGAH // RESPUBLIKA INDONESIA Kondisi jalan raya Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, hingga kini masih memprihatinkan. Meski sudah dua kali terjadi pergantian Bupati Wonosobo, jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten tersebut disebut belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Kerusakan jalan terlihat cukup parah dengan banyaknya lubang di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat yang setiap hari menggunakan akses jalan tersebut. Karena tak kunjung mendapat perhatian dan perbaikan dari pemerintah, masyarakat Desa Lancar berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya. Warga mengumpulkan iuran untuk membeli semen dan berbagai bahan material yang kemudian digunakan untuk menambal sejumlah lubang jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Antusiasme masyarakat dalam melakukan perbaikan secara mandiri menunjukkan besarnya kepedulian warga terhadap kondisi infrastruktur di wilayah ...

BANJARNEGARA//respublika-indonesia Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Saber Pangan) Tahun 2026 Kabupaten Banjarnegara melakukan pengecekan bersama terhadap harga, ketersediaan, keamanan, dan mutu sejumlah komoditas pangan di Pasar Induk Banjarnegara, Kamis (5/2/2026). Kegiatan tersebut melibatkan unsur Sat Reskrim Polres Banjarnegara bersama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Bulog. Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Fendi Susanto, SH, SIK, MM melalui Kasat Reskrim AKP Sugeng Tugino, SH, MM mengatakan, pengecekan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat. "Hari ini Sat Reskrim bersama Satgas Pangan ingin memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga bahan pangan teta...

WONOSOBO // RESPUBLIKA INDONESIA Sejumlah warga Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, mempertanyakan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan dengan nilai sekitar Rp257 juta. Sorotan warga muncul setelah pelaksanaan sejumlah kegiatan yang disebut sebagai program ketahanan pangan BUMDes, khususnya budidaya ayam petelur dan ikan, dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Warga meminta adanya transparansi dan keterbukaan terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan desa tersebut. Pada 1 Agustus 2026, Tim KJN melakukan penelusuran dengan mendatangi sejumlah warga Desa Dempel untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program BUMDes, keberadaan kegiatan ketahanan pangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sejumlah warga menyampaikan bahwa dana BUMDes yang bersumber dari anggaran desa merupakan bagian dari keuangan publik. Karena itu, masyarakat menilai penggunaan dana tersebut semestin...

SEMARANG // respublika-indonesia 31 Agustus 2026 — Polemik perizinan sumur air tanah yang disebut masih menunggu keputusan melalui SK 7 Menteri mendapat sorotan tajam dari Angger Suhodo, Pimpinan Umum media viralindonesianews.com, detikindonesiasatu.com, dan indonesianewstoday.com. Angger menilai persoalan perizinan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi pelayanan, dan kejelasan prosedur, bukan sekadar jawaban bahwa proses masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. “Jangan sampai masyarakat menjadi korban ketidakjelasan birokrasi. Kalau memang masih menunggu SK 7 Menteri, jelaskan secara terbuka apa yang sedang ditunggu, bagaimana status permohonan masyarakat, dan kapan ada kepastian,” tegas Angger. Menurut Angger, pemerintah memang harus menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ketika terdapat perubahan kebijakan atau aturan yang masih menunggu keputusan pemerintah pusat, masyarakat tetap berhak me...