Kelompok Tani Sukatani Terima Bantuan Pupuk 3 Ton dari Pemerintah

KAB. TASIKMALAYA || RESPUBLIKA INDONESIA

(( 18 Desember 2025 )) – Kelompok Tani Sukatani, yang beralamat di Kp Cimerang, Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojong Gambir, menerima bantuan pupuk sebanyak 3 ton dari pemerintah melalui program intensifikasi perkebunan teh. Bantuan ini bertujuan meningkatkan hasil panen teh per hektar dengan penerapan praktik pertanian modern, seperti penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat, dan pemeliharaan optimal (termasuk pemangkasan rutin).

Hardian Ahmad Abdul, Bendahara Kelompok Sukatani, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kepercayaan yang diberikan. “Kami sangat mengapresiasi bantuan ini. Pupuk sangat penting bagi kami untuk memelihara varietas teh kami, yang memang jadi komoditas utama petani di sini,” ujarnya.

Program ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil kebun teh warga setempat. _Insyaallah, bantuan ini akan berdampak positif bagi petani anggota Sukatani,_ tambah Hardian.

Kelompok Sukatani kini tengah giliran mendistribusikan pupuk ke kebun-kebun anggota. Mereka berharap hasil panen teh meningkat dan kesejahteraan petani lebih terjamin.

Petugas Perkebunan dari BPP Kecamatan BojongGambir kabupaten Tasikmalaya , Agus Hendi dan Mulyana, hadir dalam acara penyerahan bantuan pupuk 3 ton kepada Kelompok Tani Sukatani.

Agus Hendi berpesan, “Semoga bantuan ini terdistribusi dengan baik dan langsung bermanfaat bagi kelompok. Mari kita jaga kualitas teh BojongGambir yang sudah terkenal!”

Mulyana menambahkan, BPP akan terus mendampingi kelompok tani untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas teh.

Hardian Ahmad Abdul (Bendahara Sukatani) yang menyatakan komitmen kelompoknya untuk memaksimalkan bantuan ini. Penyerahan berlangsung di Kp Cimerang, Desa Pedangkamulyan.

(( R. Ipung ))

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Oknum Kades Melontarkan Kalimat AROGANSI

KAB. CIAMIS | RESPUBLIKA INDONESIA Pada tanggal 05 November 2025 lalu di Aula Kecamatan Sadanya Kabupaten Ciamis, Oknum kepala Desa melontarkan kalimat yang terdengar arogan. “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme. Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain: Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memilik...

Baca Selengkapnya »

Fakta fakta Terungkap Persidangan Ini Bukan Ranah Pidana

PULAU PISANG, KALTENG | RESPUBLIKA INDONESIA Persidangan ke enam perkara Dugaan Pemalsuan surat/dokumen atas Terdakwa Ramba Kembali di gelar Rabu 16 Juli 2025 dengan agenda keterangan ahli pidana dari JPU Dr Rikki SH, MH dan keterangan ahli pidana Bernadus Letlora SH,MH dari Terdakwa serta saksi - saksi yang meringankan Terdakwa. Sidang selesai hingga sore pukul 19.00Wib cukup menarik adu argumentasi hukum antara JPU ,penasehat hukum Terdakwa dengan para ahli. Asas Ultimum Remedium adalah upaya hukum terakhir penegakkan keadilan sependapat bahwa perkara ini rsnsh keperdataan dan Administrasi,jelas ahli Bernadus. Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa Ramba JPU jika gentelmet harus di tuntut bebas tegas bang Haruman pada media ini di PN Pulang Pisau. Jangan sampai hakim tidak jeli dalam mengambil keputusan pada perkara pidana ini. Asas "Indu Bio Pro Reo" Adalah jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah di putus hal-hal yang menguntungk...

Baca Selengkapnya »

DPP LSM JSI Telah Membekukan Ketua Kab. Asahan Karena Telah Melanggar AD/ART Keorganisasian

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA Pada hari ini tanggal 28 September 2025 DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia ( JSI ) telah membekukan Ketua Kab. Asahan Sumatera Utara Atas Nama Andre Hasibuan dikarenakan telah melanggar AD/ ART keorganisasian. Ketua Umum JSI Nanang Jaenudin tidak mau alasan apapun untuk Ketua Kab. Asahan dengan tegas telah membekukan kepengurusannya mulai detik ini dan hari ini. Dan apabila yang bersangkutan masih memakai logo serta membawa organisasi LSM JSI maka kami dengan tidak memberi rasa hormat DPP akan membawa keranah hukum atau di meja hijaukan Bahwa dengan dibekukan dan di bubarkannya PAC. Kab. Asahan serta jajarannya tidak lagi sebagai pengurus LSM JSI dan segala perilaku yang timbul sudah bukan tanggung jawab lagi DPP tidak dipertangjawabkan secara hukum, Kata Nanang Keputusan DPP ini mulai berlaku pada tanggal, hari dan detik ini, dan apabila kemudian hari terdapat dan masih memakai logo LSM JSI Maka sekali lagi DPP akan memperkarakannya, Uj...

Baca Selengkapnya »

RESPUBLIKA - INDONESIA

Cari Blog Ini