Langsung ke konten utama

Polisi di Jepara Laksanakan Patroli Pengamanan Perayaan Imlek 2026


JEPARA || RESPUBLIKA INDONESIA

Polres Jepara ~ Dalam rangka mendukung kelancaran perayaan Imlek 2026, aparat Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, melaksanakan patroli pengamanan di sejumlah vihara dan klenteng yang berada di wilayah hukumnya.

Kegiatan ini dimulai pada 14 Februari 2026 dan akan berlangsung hingga puncak perayaan pada 17 Februari 2026, untuk memastikan situasi aman dan kondusif bagi umat yang merayakan Imlek.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Jepara melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna mengatakan, bahwa patroli pengamanan ini melibatkan personel yang melakukan pengawasan langsung di tempat ibadah umat Tionghoa.

Selain itu juga dilakukan pengaturan lalu lintas, serta patroli di titik-titik rawan gangguan keamanan.

“Patroli ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Imlek dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu kelancaran perayaan,” ujar AKP Dwi Prayitna, Selasa (17/2/2026).

Polres Jepara juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Imlek.

“Kami mengimbau masyarakat untuk saling menjaga kerukunan dan segera melaporkan jika ada hal mencurigakan. Semoga perayaan Imlek tahun ini dapat berjalan lancar dan damai,” tambahnya.

Dengan langkah pengamanan yang dilakukan, Polres Jepara berharap dapat memberikan rasa aman bagi umat yang melaksanakan ibadah di vihara dan klenteng.

Selain rumah ibadah, personel Polres Jepara juga memantau tempat-tempat keramaian dan lokasi rawan gangguan kamtibmas, seperti wilayah yang kerap terjadi tindak kriminalitas.

Tidak hanya itu, patroli juga diarahkan untuk memastikan kegiatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perayaan Imlek, dapat berjalan lancar tanpa hambatan. 


(( Vio Sari  ))

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Oknum Kades Melontarkan Kalimat AROGANSI

KAB. CIAMIS | RESPUBLIKA INDONESIA   Pada tanggal 05 November 2025 lalu di Aula Kecamatan Sadanya Kabupaten Ciamis, Oknum kepala Desa melontarkan kalimat yang terdengar arogan. “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme. Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain: Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memilik...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Fakta fakta Terungkap Persidangan Ini Bukan Ranah Pidana

PULAU PISANG, KALTENG  |  RESPUBLIKA INDONESIA Persidangan ke enam perkara Dugaan Pemalsuan surat/dokumen atas Terdakwa Ramba Kembali di gelar Rabu 16 Juli 2025 dengan agenda keterangan ahli pidana  dari JPU Dr Rikki SH, MH dan keterangan ahli pidana Bernadus Letlora SH,MH dari Terdakwa serta saksi - saksi yang meringankan Terdakwa. Sidang selesai hingga sore pukul 19.00Wib cukup menarik adu argumentasi hukum antara JPU ,penasehat hukum Terdakwa dengan para ahli. Asas Ultimum Remedium adalah upaya hukum terakhir penegakkan keadilan sependapat bahwa perkara ini rsnsh keperdataan dan Administrasi,jelas ahli Bernadus. Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa Ramba  JPU jika gentelmet harus di tuntut bebas tegas bang Haruman pada media ini di PN Pulang Pisau.  Jangan sampai hakim tidak jeli dalam mengambil keputusan pada perkara pidana ini. Asas "Indu Bio Pro Reo" Adalah jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah di putus hal-hal yang menguntungk...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

DPP LSM JSI Telah Membekukan Ketua Kab. Asahan Karena Telah Melanggar AD/ART Keorganisasian

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA Pada hari ini tanggal 28 September 2025 DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia ( JSI ) telah membekukan Ketua Kab. Asahan Sumatera Utara Atas Nama Andre Hasibuan dikarenakan telah melanggar AD/ ART keorganisasian. Ketua Umum JSI Nanang Jaenudin tidak mau alasan apapun untuk Ketua Kab. Asahan dengan tegas telah membekukan kepengurusannya mulai detik ini dan hari ini. Dan apabila yang bersangkutan masih memakai logo serta membawa organisasi LSM JSI maka kami dengan tidak memberi rasa hormat DPP akan membawa keranah hukum atau di meja hijaukan Bahwa dengan dibekukan dan di bubarkannya PAC. Kab. Asahan serta jajarannya tidak lagi sebagai pengurus LSM JSI dan segala perilaku yang timbul sudah bukan tanggung jawab lagi DPP tidak dipertangjawabkan secara hukum, Kata  Nanang Keputusan DPP ini mulai berlaku pada tanggal, hari dan detik ini, dan apabila kemudian hari terdapat dan masih memakai logo LSM JSI Maka sekali lagi DPP akan  memperkarakannya, Uj...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »