Langsung ke konten utama

Kabupaten Semarang Pacu Ekonomi Desa Melalui Bimtek Tata Kelola Koperasi Merah Putih


KAB. SEMARANG || RESPUBLIKA INDONESIA 

Ratusan perangkat desa dan ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Semarang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan koperasi. Acara yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (17-18/12/2025) di Hotel Griya Persada, Bandungan, ini bertujuan untuk mengatasi kendala teknis dan keraguan dalam implementasi KDMP di lapangan.

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Dispermades, serta perwakilan LSM dan media. Para ahli memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan praktik lapangan terkait pengelolaan koperasi.

Samsudin "Doyok", Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Ketua Paguyuban Kades "Hamong Projo" Kabupaten Semarang, menjelaskan bahwa Bimtek ini menjadi forum penting untuk mensosialisasikan manfaat KDMP bagi perangkat desa.


"Kami berharap para pengurus KDMP mendapatkan pencerahan dan dapat berkonsultasi langsung mengenai hal-hal yang selama ini membingungkan," ujar Doyok disela kegiatan, Kamis (18/12/2025).

Dikatakan, kegiatan ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP. Menurutnya, kebijakan ini mengamanatkan penguatan ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur ekonomi, dengan target seluruh desa di Kabupaten Semarang dapat merampungkan pembangunan fisik dalam tiga bulan ke depan.

Doyok mengakui adanya tantangan terkait kesiapan lahan, penentuan lokasi strategis, dan ketersediaan aset desa. Namun, ia optimis Bimtek ini dapat mengatasi kendala tersebut.

"Kami menargetkan pada tahun 2026, seluruh desa di Kabupaten Semarang telah memiliki bangunan KDMP yang fungsional," imbuhnya.

Diharapkan, KDMP dapat memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung stabilitas pangan nasional di Kabupaten Semarang.


(( Vio Sari ))

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Oknum Kades Melontarkan Kalimat AROGANSI

KAB. CIAMIS | RESPUBLIKA INDONESIA   Pada tanggal 05 November 2025 lalu di Aula Kecamatan Sadanya Kabupaten Ciamis, Oknum kepala Desa melontarkan kalimat yang terdengar arogan. “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme. Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain: Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memilik...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Fakta fakta Terungkap Persidangan Ini Bukan Ranah Pidana

PULAU PISANG, KALTENG  |  RESPUBLIKA INDONESIA Persidangan ke enam perkara Dugaan Pemalsuan surat/dokumen atas Terdakwa Ramba Kembali di gelar Rabu 16 Juli 2025 dengan agenda keterangan ahli pidana  dari JPU Dr Rikki SH, MH dan keterangan ahli pidana Bernadus Letlora SH,MH dari Terdakwa serta saksi - saksi yang meringankan Terdakwa. Sidang selesai hingga sore pukul 19.00Wib cukup menarik adu argumentasi hukum antara JPU ,penasehat hukum Terdakwa dengan para ahli. Asas Ultimum Remedium adalah upaya hukum terakhir penegakkan keadilan sependapat bahwa perkara ini rsnsh keperdataan dan Administrasi,jelas ahli Bernadus. Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa Ramba  JPU jika gentelmet harus di tuntut bebas tegas bang Haruman pada media ini di PN Pulang Pisau.  Jangan sampai hakim tidak jeli dalam mengambil keputusan pada perkara pidana ini. Asas "Indu Bio Pro Reo" Adalah jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah di putus hal-hal yang menguntungk...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

DPP LSM JSI Telah Membekukan Ketua Kab. Asahan Karena Telah Melanggar AD/ART Keorganisasian

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA Pada hari ini tanggal 28 September 2025 DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia ( JSI ) telah membekukan Ketua Kab. Asahan Sumatera Utara Atas Nama Andre Hasibuan dikarenakan telah melanggar AD/ ART keorganisasian. Ketua Umum JSI Nanang Jaenudin tidak mau alasan apapun untuk Ketua Kab. Asahan dengan tegas telah membekukan kepengurusannya mulai detik ini dan hari ini. Dan apabila yang bersangkutan masih memakai logo serta membawa organisasi LSM JSI maka kami dengan tidak memberi rasa hormat DPP akan membawa keranah hukum atau di meja hijaukan Bahwa dengan dibekukan dan di bubarkannya PAC. Kab. Asahan serta jajarannya tidak lagi sebagai pengurus LSM JSI dan segala perilaku yang timbul sudah bukan tanggung jawab lagi DPP tidak dipertangjawabkan secara hukum, Kata  Nanang Keputusan DPP ini mulai berlaku pada tanggal, hari dan detik ini, dan apabila kemudian hari terdapat dan masih memakai logo LSM JSI Maka sekali lagi DPP akan  memperkarakannya, Uj...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »