Langsung ke konten utama

Sinergitas TNI-Polri, Kapolres Jepara Ikuti Aksi Tanam Mangrove Dan Resik-Resik Pantai Sambut HUT TNI Ke-80


JEPARA | RESPUBLIKA INDONESIA

Polres Jepara | Dalam rangka memperingati HUT TNI Ke 80 dan HUT Kodam IV /Diponegoro Ke-75, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jepara AKBP Erick Budi Santoso bersama jajarannya turut hadir dan ambil bagian dalam kegiatan penanaman pohon mangrove dan resik-resik pantai yang digelar TNI di kawasan pesisir Pantai Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, pada Rabu (24/9/2025).

Selain Kapolres, kegiatan tersebut juga melibatkan dari jajaran Forkopimda Jepara, Kodim 0719/Jepara, Forkopimcam Mlonggo, pemerintah desa, organisasi masyarakat, relawan, pelajar hingga masyarakat setempat.

Sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah dan warga menjadi wujud nyata semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan dan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir.


Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami mendukung penuh program seperti ini karena menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Bersama, kita tidak hanya melindungi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekosistem pantai untuk keberlanjutan masa depan,” ujar AKP Dwi.

Lebih lanjut, Kasihumas berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir.

“Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan upaya penghijauan dan pelestarian ekosistem pantai akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di masa depan,” pungkasnya.


( Vio Sari )

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Oknum Kades Melontarkan Kalimat AROGANSI

KAB. CIAMIS | RESPUBLIKA INDONESIA   Pada tanggal 05 November 2025 lalu di Aula Kecamatan Sadanya Kabupaten Ciamis, Oknum kepala Desa melontarkan kalimat yang terdengar arogan. “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme. Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain: Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memilik...

Fakta fakta Terungkap Persidangan Ini Bukan Ranah Pidana

PULAU PISANG, KALTENG  |  RESPUBLIKA INDONESIA Persidangan ke enam perkara Dugaan Pemalsuan surat/dokumen atas Terdakwa Ramba Kembali di gelar Rabu 16 Juli 2025 dengan agenda keterangan ahli pidana  dari JPU Dr Rikki SH, MH dan keterangan ahli pidana Bernadus Letlora SH,MH dari Terdakwa serta saksi - saksi yang meringankan Terdakwa. Sidang selesai hingga sore pukul 19.00Wib cukup menarik adu argumentasi hukum antara JPU ,penasehat hukum Terdakwa dengan para ahli. Asas Ultimum Remedium adalah upaya hukum terakhir penegakkan keadilan sependapat bahwa perkara ini rsnsh keperdataan dan Administrasi,jelas ahli Bernadus. Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa Ramba  JPU jika gentelmet harus di tuntut bebas tegas bang Haruman pada media ini di PN Pulang Pisau.  Jangan sampai hakim tidak jeli dalam mengambil keputusan pada perkara pidana ini. Asas "Indu Bio Pro Reo" Adalah jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah di putus hal-hal yang menguntungk...

DPP LSM JSI Telah Membekukan Ketua Kab. Asahan Karena Telah Melanggar AD/ART Keorganisasian

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA Pada hari ini tanggal 28 September 2025 DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia ( JSI ) telah membekukan Ketua Kab. Asahan Sumatera Utara Atas Nama Andre Hasibuan dikarenakan telah melanggar AD/ ART keorganisasian. Ketua Umum JSI Nanang Jaenudin tidak mau alasan apapun untuk Ketua Kab. Asahan dengan tegas telah membekukan kepengurusannya mulai detik ini dan hari ini. Dan apabila yang bersangkutan masih memakai logo serta membawa organisasi LSM JSI maka kami dengan tidak memberi rasa hormat DPP akan membawa keranah hukum atau di meja hijaukan Bahwa dengan dibekukan dan di bubarkannya PAC. Kab. Asahan serta jajarannya tidak lagi sebagai pengurus LSM JSI dan segala perilaku yang timbul sudah bukan tanggung jawab lagi DPP tidak dipertangjawabkan secara hukum, Kata  Nanang Keputusan DPP ini mulai berlaku pada tanggal, hari dan detik ini, dan apabila kemudian hari terdapat dan masih memakai logo LSM JSI Maka sekali lagi DPP akan  memperkarakannya, Uj...