Langsung ke konten utama

KINERJA POLRES TRENGGALEK DALAM MELINDUNGI DAN MENJAGA NAMA BAIK PELAKU KEKERASAN


( KAB. TRENGGALEK ) - RESPUBLIKA INDONESIA 

Pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar Pkl. 21.30 di ds Pinggirsari RT.16, Desa/Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, korban berinisial  “N” dan berinisial "G"  Kedua anak tersebut berada di rumah korban “N”. Tiba-tiba masuk secara paksa 7 Orang Dewasa, yang masuk dari pintu depan dan pintu belakang rumah, mengintimidasi kedua korban dengan cara di bentak-bentak, memeriksa paksa isi HP, mengeledah motor yang ada di teras rumah, membuka joknya dan diperiksa isinya. Sambil merekam dan menyebarkan penggerebekan tersebut kepada masyarakat sekitarnya. 

Para pelaku tersebut memperlakukan kedua anak di bawah umur layaknya menggrebeg Maling atau Teroris, apalagi saat itu pelaku tanpa ijin atau di dampingi tokoh dan aparat desa. 

Mereka melakukan penggerebekan dan intimidasi sepertinya sudah terencana. Apa motivasi penggerebekan dan intimidasi? Hingga kini belum terungkap.

Adapun keberadaan “G” yang merupakan  teman main dan tetangga didesanya “N”, keduanya seumuran dan sama-sama belajar di Kelas 8 (kelas 2 SMP), hanya beda sekolah. “G" sepulang dari main, berniat mampir sebentar di rumah Korban "N" dengan maksud akan ikut ngechas HP, dan mengunakan WIFI. 

Akibat kejadian tersebut Korban "N" dengan terpaksa pindah sekolah ke Kota Bandung, Jawa Barat mengikuti Ayah Sambungnya, untuk merehabilitasi trauma ketakutan bila bertemu orang yang baru dikenalnya dan berganti suasana baru. 

Sedangkan Korban "G" nasibnya tidak terpantau, Apakah masih tinggal di desa tersebut atau sudah pindah ke kota lain di Jawa Timur. Tragisnya, Korban "G" sempat Mengalami Penganiayaan oleh Oknum TNI AL Berinisial "AS" (Ayah Kandung Korban "N"), pada saat terjadi penganiayaan, Oknum tersebut didampingi oleh 1 Anggota Polisi setempat dan 1 Orang Pelaku Penggrebegan bernama Charis, kemungkinan Oknum Aparat pelaku penganiayaan yang nota bene adalah ayah kandung korban "N"  terprovokasi oleh informasi yang salah dari 7 Pelaku Penggrebegan. 

Yang paling parah Unit PPA Polres Trenggalek, Jawa Timur di bawah Kanit PPA Ipda Gigih Johan Arianto  SH.,M.M (NRP 84010731) yang menerima laporan perkara dari orang tua korban pada 12 Juni 2024, menganggap kejadian tersebut tidak ada tindak pidananya dan pada tanggal 2 September 2024 Polres Trenggalek mengeluarkan SP-3 sebagai   tanda telah dihentikan ya kasus ini. 

Sebagai Tinjauan hukum dari kejadian diatas adalah,

Mengapa Polres Trenggalek mengeluarkan SP-3 padahal kasus ini jelas terjadi dan ada banyak saksi, karena masyarakat sekitar juga melihat kejadian tersebut dari video yang di sebarkan para pelaku. Padahal banyak pasal KUHP dan Undang-Undang dapat dikenakan dalam kasus ini ; 

Pasal 167 ayat 1 KUHP, memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin

Pasal 170 KUHP, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang

Pasal 310 KUHP, menyerang kehormatan dan nama baik

Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 tentang penyebaran informasi elektronik (Video) 

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. pasal 76C tentang melakukan dan turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap Anak. 

DALAM KASUS YANG MENYANGKUT ANAK DAN PEREMPUAN BANYAK YANG TIDAK MEMBERIKAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN BAHKAN MENGKRIMINALISASI KORBAN, APAKAH UNIT PPA (PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK) DIDIRIKAN UNTUK MENYELAMATKAN PELAKU?? 

BAGAIMANA PULA PERAN KPAI (KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA) DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI MENTAL DAN FISIK ANAK YANG MENJADI KORBAN SUATU KASUS.

( Tim )

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Oknum Kades Melontarkan Kalimat AROGANSI

KAB. CIAMIS | RESPUBLIKA INDONESIA   Pada tanggal 05 November 2025 lalu di Aula Kecamatan Sadanya Kabupaten Ciamis, Oknum kepala Desa melontarkan kalimat yang terdengar arogan. “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme. Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain: Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memilik...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Fakta fakta Terungkap Persidangan Ini Bukan Ranah Pidana

PULAU PISANG, KALTENG  |  RESPUBLIKA INDONESIA Persidangan ke enam perkara Dugaan Pemalsuan surat/dokumen atas Terdakwa Ramba Kembali di gelar Rabu 16 Juli 2025 dengan agenda keterangan ahli pidana  dari JPU Dr Rikki SH, MH dan keterangan ahli pidana Bernadus Letlora SH,MH dari Terdakwa serta saksi - saksi yang meringankan Terdakwa. Sidang selesai hingga sore pukul 19.00Wib cukup menarik adu argumentasi hukum antara JPU ,penasehat hukum Terdakwa dengan para ahli. Asas Ultimum Remedium adalah upaya hukum terakhir penegakkan keadilan sependapat bahwa perkara ini rsnsh keperdataan dan Administrasi,jelas ahli Bernadus. Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa Ramba  JPU jika gentelmet harus di tuntut bebas tegas bang Haruman pada media ini di PN Pulang Pisau.  Jangan sampai hakim tidak jeli dalam mengambil keputusan pada perkara pidana ini. Asas "Indu Bio Pro Reo" Adalah jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah di putus hal-hal yang menguntungk...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

DPP LSM JSI Telah Membekukan Ketua Kab. Asahan Karena Telah Melanggar AD/ART Keorganisasian

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA Pada hari ini tanggal 28 September 2025 DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia ( JSI ) telah membekukan Ketua Kab. Asahan Sumatera Utara Atas Nama Andre Hasibuan dikarenakan telah melanggar AD/ ART keorganisasian. Ketua Umum JSI Nanang Jaenudin tidak mau alasan apapun untuk Ketua Kab. Asahan dengan tegas telah membekukan kepengurusannya mulai detik ini dan hari ini. Dan apabila yang bersangkutan masih memakai logo serta membawa organisasi LSM JSI maka kami dengan tidak memberi rasa hormat DPP akan membawa keranah hukum atau di meja hijaukan Bahwa dengan dibekukan dan di bubarkannya PAC. Kab. Asahan serta jajarannya tidak lagi sebagai pengurus LSM JSI dan segala perilaku yang timbul sudah bukan tanggung jawab lagi DPP tidak dipertangjawabkan secara hukum, Kata  Nanang Keputusan DPP ini mulai berlaku pada tanggal, hari dan detik ini, dan apabila kemudian hari terdapat dan masih memakai logo LSM JSI Maka sekali lagi DPP akan  memperkarakannya, Uj...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »