PT. ABB Ijin IUP Dapat di Cabut Jika Hak Tanah Tono Di Luar Area.

PALANGKARYA || RES-PUBLIKA INDONESIA

Bentrokan yang terjadi kemarin Selasa tanggal 3 Maret 2026 di areal healing PT.Asmin Bara Baronang (PT.ABB) pihsk yang paling bertanggung jawab adalah perusahaan batu bara (ABB) dan Kapolres Kapuas,kasat reskim Polres Kapuas dan pihsk Kapolsek Kapuas Tengah dapat di lspor ke Bidpropam Polda Kalteng beserta para anggota di lapangan,tegas bang Haruman pada media ini Rabu 4 Maret 2026 usai sidang di PN Palangkaraya.

Adv. Haruman Supono,SE,SH,MH,AAIJ selaku pimpinan filma hukum Lawfirm Scorpions dan ketua DPD Peradi Bersatu Kalteng ini menyikapi komandan yang beri perintah di lapangan maupun spirit yang di keluarkan dinilai melampaui SOP jelas bang Haruman yang merupakan advokat handal dan kritis terhadap hak - hak bagi pencari keadilan.

Perusahaan apabila melakukan clear and clean tidak sesuai persyaratan dan melakukan penggarapan tanah warga di luar area IUP maka ijin IUP PT. ABB dapat di evaluasi kembali serta dapat di cabut.

Apa lagi jika persyaratan Amdal tidak sesuai dan pengolahan limbah tidak memenuhi persyaratan dapat kena sanksi berat UU Lingkungan hidup,tegas bang Haruman. Dan bagi para anggota Aliansi / Ormas Dayak yang tertangkap jangan di perlakukan semena-mena wajib mendapat bantuan dan perlindungan hukum bagi mereka,polisi jangan sepihak dengan alasan menjaga kamtibmas tapi pemicu keributan ini,tegas bang Haruman.

(( EG + Red ))

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Oknum Kades Melontarkan Kalimat AROGANSI

KAB. CIAMIS | RESPUBLIKA INDONESIA Pada tanggal 05 November 2025 lalu di Aula Kecamatan Sadanya Kabupaten Ciamis, Oknum kepala Desa melontarkan kalimat yang terdengar arogan. “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme. Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain: Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memilik...

Baca Selengkapnya »

Fakta fakta Terungkap Persidangan Ini Bukan Ranah Pidana

PULAU PISANG, KALTENG | RESPUBLIKA INDONESIA Persidangan ke enam perkara Dugaan Pemalsuan surat/dokumen atas Terdakwa Ramba Kembali di gelar Rabu 16 Juli 2025 dengan agenda keterangan ahli pidana dari JPU Dr Rikki SH, MH dan keterangan ahli pidana Bernadus Letlora SH,MH dari Terdakwa serta saksi - saksi yang meringankan Terdakwa. Sidang selesai hingga sore pukul 19.00Wib cukup menarik adu argumentasi hukum antara JPU ,penasehat hukum Terdakwa dengan para ahli. Asas Ultimum Remedium adalah upaya hukum terakhir penegakkan keadilan sependapat bahwa perkara ini rsnsh keperdataan dan Administrasi,jelas ahli Bernadus. Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa Ramba JPU jika gentelmet harus di tuntut bebas tegas bang Haruman pada media ini di PN Pulang Pisau. Jangan sampai hakim tidak jeli dalam mengambil keputusan pada perkara pidana ini. Asas "Indu Bio Pro Reo" Adalah jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah di putus hal-hal yang menguntungk...

Baca Selengkapnya »

DPP LSM JSI Telah Membekukan Ketua Kab. Asahan Karena Telah Melanggar AD/ART Keorganisasian

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA Pada hari ini tanggal 28 September 2025 DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia ( JSI ) telah membekukan Ketua Kab. Asahan Sumatera Utara Atas Nama Andre Hasibuan dikarenakan telah melanggar AD/ ART keorganisasian. Ketua Umum JSI Nanang Jaenudin tidak mau alasan apapun untuk Ketua Kab. Asahan dengan tegas telah membekukan kepengurusannya mulai detik ini dan hari ini. Dan apabila yang bersangkutan masih memakai logo serta membawa organisasi LSM JSI maka kami dengan tidak memberi rasa hormat DPP akan membawa keranah hukum atau di meja hijaukan Bahwa dengan dibekukan dan di bubarkannya PAC. Kab. Asahan serta jajarannya tidak lagi sebagai pengurus LSM JSI dan segala perilaku yang timbul sudah bukan tanggung jawab lagi DPP tidak dipertangjawabkan secara hukum, Kata Nanang Keputusan DPP ini mulai berlaku pada tanggal, hari dan detik ini, dan apabila kemudian hari terdapat dan masih memakai logo LSM JSI Maka sekali lagi DPP akan memperkarakannya, Uj...

Baca Selengkapnya »

RESPUBLIKA - INDONESIA

Cari Blog Ini