Langsung ke konten utama

Polda Jabar !! Matangkan Kesiapan Ops Ketupat Lodaya 2026, Kapolda : Operasi Pelayanan Negara untuk Masyarakat


JAWA BARAT || RESPUBLIKA INDONESIA

Polda Jawa Barat mematangkan kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 guna mengamankan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Operasi kepolisian terpusat tersebut akan digelar selama 13 hari dengan melibatkan puluhan ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait. 

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar pengamanan arus mudik, tetapi juga bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat selama bulan Ramadan hingga setelah Idul Fitri.

“Ops Ketupat bukan hanya operasi kepolisian, tetapi operasi pelayanan negara secara terpadu. Tujuannya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Rudi dalam rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan Operasi Ketupat Lodaya 2026., Selasa (10/3/2026)

Dalam operasi tersebut, Polda Jabar mengerahkan total 26.692 personel, terdiri dari 15.097 personel Polri, serta 11.595 personel TNI dan instansi terkait yang akan disebar di berbagai wilayah Jawa Barat. 

Selain itu, aparat juga menyiapkan 332 pos pengamanan dan pelayanan yang terdiri dari 227 Pos Pengamanan, 79 Pos Pelayanan, dan 26 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat informasi, pengamanan kawasan keramaian, serta pengaturan lalu lintas selama masa mudik dan arus balik Lebaran. 


Kapolda Jabar menegaskan bahwa pendekatan operasi tahun ini tidak hanya berfokus pada pengaturan arus kendaraan, tetapi juga manajemen risiko dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pengamanan tidak hanya pada orang yang bergerak, tetapi juga pada rumah dan harta benda yang ditinggalkan saat mudik. Karena itu patroli di kawasan permukiman juga akan diperkuat,” katanya.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, Jawa Barat diperkirakan menjadi provinsi asal pergerakan pemudik terbesar secara nasional, dengan potensi mobilitas mencapai sekitar 30,97 juta orang. 

Karena itu, pengamanan akan difokuskan pada sejumlah titik mobilitas tinggi seperti rest area, terminal, stasiun, bandara, jalur tol, serta jalur arteri utama yang menjadi jalur pergerakan masyarakat selama periode mudik dan arus balik. 

Kapolda Jabar menambahkan, keberhasilan Operasi Ketupat tidak hanya diukur dari kelancaran lalu lintas, tetapi juga dari kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Keberhasilan operasi bukan hanya terlihat di jalan, tetapi juga terasa ketika masyarakat membutuhkan bantuan dan dilayani dengan cepat oleh petugas,” ujar Rudi.

Melalui kesiapan personel, pos pengamanan, serta sinergi lintas sektor, Polda Jabar berharap rangkaian perayaan Idul Fitri di wilayah Jawa Barat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.



(( Sutisna + Bid Humas Polda Jabar ))

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Oknum Kades Melontarkan Kalimat AROGANSI

KAB. CIAMIS | RESPUBLIKA INDONESIA   Pada tanggal 05 November 2025 lalu di Aula Kecamatan Sadanya Kabupaten Ciamis, Oknum kepala Desa melontarkan kalimat yang terdengar arogan. “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme. Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain: Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memilik...

Fakta fakta Terungkap Persidangan Ini Bukan Ranah Pidana

PULAU PISANG, KALTENG  |  RESPUBLIKA INDONESIA Persidangan ke enam perkara Dugaan Pemalsuan surat/dokumen atas Terdakwa Ramba Kembali di gelar Rabu 16 Juli 2025 dengan agenda keterangan ahli pidana  dari JPU Dr Rikki SH, MH dan keterangan ahli pidana Bernadus Letlora SH,MH dari Terdakwa serta saksi - saksi yang meringankan Terdakwa. Sidang selesai hingga sore pukul 19.00Wib cukup menarik adu argumentasi hukum antara JPU ,penasehat hukum Terdakwa dengan para ahli. Asas Ultimum Remedium adalah upaya hukum terakhir penegakkan keadilan sependapat bahwa perkara ini rsnsh keperdataan dan Administrasi,jelas ahli Bernadus. Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa Ramba  JPU jika gentelmet harus di tuntut bebas tegas bang Haruman pada media ini di PN Pulang Pisau.  Jangan sampai hakim tidak jeli dalam mengambil keputusan pada perkara pidana ini. Asas "Indu Bio Pro Reo" Adalah jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah di putus hal-hal yang menguntungk...

DPP LSM JSI Telah Membekukan Ketua Kab. Asahan Karena Telah Melanggar AD/ART Keorganisasian

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA Pada hari ini tanggal 28 September 2025 DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia ( JSI ) telah membekukan Ketua Kab. Asahan Sumatera Utara Atas Nama Andre Hasibuan dikarenakan telah melanggar AD/ ART keorganisasian. Ketua Umum JSI Nanang Jaenudin tidak mau alasan apapun untuk Ketua Kab. Asahan dengan tegas telah membekukan kepengurusannya mulai detik ini dan hari ini. Dan apabila yang bersangkutan masih memakai logo serta membawa organisasi LSM JSI maka kami dengan tidak memberi rasa hormat DPP akan membawa keranah hukum atau di meja hijaukan Bahwa dengan dibekukan dan di bubarkannya PAC. Kab. Asahan serta jajarannya tidak lagi sebagai pengurus LSM JSI dan segala perilaku yang timbul sudah bukan tanggung jawab lagi DPP tidak dipertangjawabkan secara hukum, Kata  Nanang Keputusan DPP ini mulai berlaku pada tanggal, hari dan detik ini, dan apabila kemudian hari terdapat dan masih memakai logo LSM JSI Maka sekali lagi DPP akan  memperkarakannya, Uj...