Langsung ke konten utama

PT Fuhua Dilaporkan ke Kejaksaan Pati, Dugaan Korupsi, Pelanggaran Izin, dan Masalah Ketenagakerjaan


PATI || RESPUBLIKA INDONESIA

Praktisi hukum dari CPB Law Office Rembang melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Pati pada Kamis (12/2/2026) terkait dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran peraturan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Fuhua Travel Goods Indonesia.

Sebagai kuasa hukum warga Desa Penambuhan, Bagas Pamenang N., S.H. dan Slamet Widodo, S.H., menyatakan bahwa laporan tersebut juga menyebutkan sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Pati, antara lain DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, DPUPR, dan Dinas Imigrasi sebagai pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Menurut Bagas, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, pembangunan fasilitas PT Fuhua telah mencapai hampir 90% penyelesaian, namun perusahaan diduga belum memiliki izin lingkungan hidup maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Bangunan telah berdiri besar, namun izin yang diperlukan belum ada. Bukti yang kami miliki menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung karena diduga mendapatkan persetujuan tidak sesuai prosedur dari oknum di DPMPTSP, yang termasuk dalam ranah maladministrasi dan tindak pidana korupsi," jelas Bagas dalam keterangannya.

Laporan ini muncul sebagai tanggapan atas keresahan warga Desa Penambuhan, dengan dukungan tanda tangan dari kurang lebih 2.000 Kepala Keluarga (KK) yang merasa hak-haknya sebagai masyarakat sekitar diabaikan. Warga menuntut agar perusahaan menjalankan prosedur hukum yang benar, termasuk melakukan diskusi dan memperoleh persetujuan lingkungan dari masyarakat setempat sebelum memulai operasional.

Selain masalah perizinan, pihak kuasa hukum juga mengungkapkan beberapa poin yang dianggap tidak sesuai dalam hal ketenagakerjaan, diantaranya, sebesar 90% pekerja di lokasi adalah Warga Negara Asing (WNA) yang tidak fasih berbahasa Indonesia maupun Inggris, kemudian minimnya penyerapan tenaga kerja lokal dari Desa Penambuhan, selanjutnya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tidak menggunakan sepatu safety dan pakaian kerja yang sesuai standar.

"Bagaimana bisa Dinas Tenaga Kerja mengizinkan kondisi seperti ini? Perusahaan belum memiliki izin resmi, namun telah memperkerjakan karyawan tanpa mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku," tegas Bagas.

Pihak kuasa hukum berharap Kejaksaan Negeri Pati segera melakukan pemeriksaan dan memanggil semua pihak terkait untuk memberikan keterangan. Mereka juga menyatakan telah menyiapkan berbagai bukti pendukung berupa rekaman video dan percakapan digital untuk memperkuat laporan tersebut.

"Kami berharap semua perusahaan di Kabupaten Pati dapat memenuhi standar yang berlaku. Jangan sampai praktik yang menyimpang dilakukan demi kepentingan segelintir orang," tutup Bagas. 

( RED / TIM )

 

 

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pernyataan Oknum Kades Melontarkan Kalimat AROGANSI

KAB. CIAMIS | RESPUBLIKA INDONESIA   Pada tanggal 05 November 2025 lalu di Aula Kecamatan Sadanya Kabupaten Ciamis, Oknum kepala Desa melontarkan kalimat yang terdengar arogan. “Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme. Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain: Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memilik...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Fakta fakta Terungkap Persidangan Ini Bukan Ranah Pidana

PULAU PISANG, KALTENG  |  RESPUBLIKA INDONESIA Persidangan ke enam perkara Dugaan Pemalsuan surat/dokumen atas Terdakwa Ramba Kembali di gelar Rabu 16 Juli 2025 dengan agenda keterangan ahli pidana  dari JPU Dr Rikki SH, MH dan keterangan ahli pidana Bernadus Letlora SH,MH dari Terdakwa serta saksi - saksi yang meringankan Terdakwa. Sidang selesai hingga sore pukul 19.00Wib cukup menarik adu argumentasi hukum antara JPU ,penasehat hukum Terdakwa dengan para ahli. Asas Ultimum Remedium adalah upaya hukum terakhir penegakkan keadilan sependapat bahwa perkara ini rsnsh keperdataan dan Administrasi,jelas ahli Bernadus. Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa Ramba  JPU jika gentelmet harus di tuntut bebas tegas bang Haruman pada media ini di PN Pulang Pisau.  Jangan sampai hakim tidak jeli dalam mengambil keputusan pada perkara pidana ini. Asas "Indu Bio Pro Reo" Adalah jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal maka haruslah di putus hal-hal yang menguntungk...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

DPP LSM JSI Telah Membekukan Ketua Kab. Asahan Karena Telah Melanggar AD/ART Keorganisasian

KOTA BANDUNG | RESPUBLIKA INDONESIA Pada hari ini tanggal 28 September 2025 DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia ( JSI ) telah membekukan Ketua Kab. Asahan Sumatera Utara Atas Nama Andre Hasibuan dikarenakan telah melanggar AD/ ART keorganisasian. Ketua Umum JSI Nanang Jaenudin tidak mau alasan apapun untuk Ketua Kab. Asahan dengan tegas telah membekukan kepengurusannya mulai detik ini dan hari ini. Dan apabila yang bersangkutan masih memakai logo serta membawa organisasi LSM JSI maka kami dengan tidak memberi rasa hormat DPP akan membawa keranah hukum atau di meja hijaukan Bahwa dengan dibekukan dan di bubarkannya PAC. Kab. Asahan serta jajarannya tidak lagi sebagai pengurus LSM JSI dan segala perilaku yang timbul sudah bukan tanggung jawab lagi DPP tidak dipertangjawabkan secara hukum, Kata  Nanang Keputusan DPP ini mulai berlaku pada tanggal, hari dan detik ini, dan apabila kemudian hari terdapat dan masih memakai logo LSM JSI Maka sekali lagi DPP akan  memperkarakannya, Uj...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »