Anggota DPR Murka ke Nadiem saat Rapat Anggaran, Minta KPK Turun Tangan

( JAKARTA ) - RESPUBLIKA INDONESIA

Anggota DPR Anita Jacoba Gah saat berbicara di rapat Komisi X bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, Rabu (5/6/2024).

Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah memarahi jajaran pejabat Kemendikbudristek, termasuk Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja. Ia menilai anggaran yang dikucurkan untuk Kemendikbud belum terlihat hasilnya. Momen itu terjadi dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). 

Anita mulanya mempertanyakan apakah anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbud sudah dipakai dengan baik atau belum.

“Menurut saya mari kita koreksi diri kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri, anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak,” kata Anita dalam rapat tersebut.

Anita menyebut, jangan sampai ketika anggaran Kemendikbud ditambah tetapi tidak digunakan dengan baik. Sebab, Ia memiliki temuan di lapangan mengenai persoalan atas realisasi anggaran di Kemendikbud serta penyerapan APBN di daerah.

Sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan, bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah,” jelasnya.

Dia mencontohkan, di NTT masih ada guru yang sudah lolos sebagai PPPK, tetapi belum mendapatkan SK.

“Provisi NTT, belum. Mereka belum terima SK,” tutur Anita.

Kemudian masalah lainnya, lanjut Anita, guru yang bertugas di daerah terpencil, masih banyak yang belum menerima tunjangan.

Selain itu, Anita juga menyoroti bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai padahal anggarannya telah turun dari beberapa tahun terakhir.

“Saya kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan,” ucapnya.

Nada bicara Anita mulai meninggi saat membahas permasalahan lainnya. Ia menyinggung soal dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menurutnya juga bermasalah, hingga KPK harus turun tangan.

“Dana PIP, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud harusnya Kemendikbud sadar, kami dewan kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan lakukan pengawasan, laporkan kepada kami, tapi kami tidak pernah didengar. Iya kan?” jelas Anita.

Anita pun mengusulkan kepada pimpinan Komisi X DPR agar merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa penggunaan anggaran oleh Kemendikbud tahun 2021, 2022, dan 2023. Ia menduga ada tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.

“Bahkan saya minta bapak ibu pimpinan, kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa APBN yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP dana bos, banyak hancur ini dari 2021, 2022, 2023,” jelas Anita.

“Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil kok apa yang diusulkan kita harus diverifikasi oleh dinas pendidikan. Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh dinas? jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden harusnya berikanlah yang terbaik oleh rakyat, semoga pembicaraan saya ini dilihat presiden yang baru,” pungkasnya.

(Tim)